Presiden KSPI: Siap Berdiskusi, Tapi Aksi Tetap Berlangsung
Dalam suasana yang penuh tegang, KSPI dan Partai Buruh siap menghadapi diskusi bersama dengan Pemprov DKI Jakarta terkait upah minimum provinsi (UMP) yang ditetapkan menjadi Rp 5.729.876. Namun, siapa sangka aksi demonstrasi yang telah diumumkan jadi bagian tak terpisahkan dari perdebatan ini.
“Kami siap duduk bareng lagi mencari solusinya seperti yang disampaikan Wagub DKI. Tetap jadi (demo besok),”
ujar Said Iqbal, Presiden KSPI, kepada wartawan, Minggu (28/12/2025). Pemuda dan buruh yang tergabung dalam gerakan ini menargetkan ribuan massa akan menghadiri kompleks Istana Kepresidenan dan DPR, dengan puncak aksi pada 30 Desember, yang akan disertai 10 ribu unit motor.
Rano Karno Ajak Buruh dan Pemprov Jakarta Salurkan Aspirasi
Tidak hanya KSPI, Wagub Jakarta Rano Karno juga mengajak para buruh untuk berdiskusi langsung sebelum memutuskan aksi besar-besaran. Ia menegaskan bahwa UMP Jakarta telah melalui proses panjang dan berbagai pertimbangan.
“UMP itu kan keputusan dari Dewan Pengupahan. Di situ ada pemerintah daerah, ada buruh, dan ada pengusaha,”
jelas Rano di PAM Jaya Corporate Learning, Duren Sawit, Jakarta Timur. Tapi, apa jadanya jika keputusan itu dinilai tidak seimbang? Rano pun menyebutkan bahwa pemerintah telah memberikan subsidi untuk meningkatkan kesejahteraan buruh, seperti transportasi dan sembako murah.
“Rp 5,7 (juta) sebetulnya komponen Jakarta juga mengeluarkan subsidi untuk teman-teman buruh. Misalnya apa? Transportasi. Misalnya apa? Sembako murah. Itu komponen untuk meningkatkan,”
sambung Rano.
Kutipan Rano ini seolah menggambarkan upaya pemerintah untuk menyampaikan bahwa UMP Jakarta bukanlah keputusan asal-asalan. Namun, meski ada subsidi, KSPI tetap menganggap kenaikan ini kurang memadai. Bagaimana mungkin buruh di Jakarta bisa bersaing dengan upah di Bekasi atau Karawang yang lebih tinggi? Rano pun menyarankan agar para buruh memilih mekanisme seperti Pertun atau PTUN jika merasa keputusan itu tidak adil. Namun, ia yakin dialog langsung bisa menjadi jalan keluar yang lebih efektif.
KSPI Tolak UMP Jakarta, Tuding Kurang dari Daerah Lain
KSPI, yang dipimpin Said Iqbal, bersikeras menolak kenaikan UMP Jakarta menjadi Rp 5.729.876. Mereka menilai besaran upah ini tidak sejalan dengan inflasi dan kenaikan biaya hidup yang terjadi.
“Kami menolak. Saya ulangi, KSPI dan Partai Buruh menolak kenaikan upah minimum DKI Jakarta Tahun 2026 yang ditetapkan dengan indeks 0,75 sehingga UMP-nya hanya Rp 5,73 juta,”
tegas Said Iqbal kepada wartawan, Jumat (26/12). Dengan indeks yang relatif rendah, kenaikan upah dinilai tidak mampu mengimbangi tekanan ekonomi yang semakin berat.
“Kami menolak. Saya ulangi, KSPI dan Partai Buruh menolak kenaikan upah minimum DKI Jakarta Tahun 2026 yang ditetapkan dengan indeks 0,75 sehingga UMP-nya hanya Rp 5,73 juta,”
Kutipan Said Iqbal ini jadi bukti bahwa perdebatan soal UMP bukan hanya soal angka, tapi juga tentang aspirasi buruh yang ingin hidup lebih layak. Meski Pemprov Jakarta mempertahankan keputusan itu, KSPI tetap yakin ada jalan lain untuk mencapai kesepakatan yang lebih adil. Aksi demo yang dijadwalkan pada akhir Desember 2025 menjadi jawaban mereka atas ketidakpuasan ini.
Momentum Diskusi dan Aksi Menjadi Tanda Perdebatan Nasional
Semangat aksi buruh di Jakarta seolah menggema ke berbagai provinsi lain. Upah minimum yang ditetapkan di Jakarta dinilai menjadi tolok ukur, tapi justru menimbulkan ketimpangan antar daerah. Bagaimana jika UMP di kota-kota besar justru jadi bumerang bagi para pekerja? Dengan puncak aksi pada 30 Desember, KSPI dan Partai Buruh ingin menegaskan bahwa suara buruh harus didengar.
“Kami tak ingin hanya mengecam, tapi juga menawarkan solusi,”
imbuh Said Iqbal. Kenaikan upah minimum yang terkesan
“sepele”
ini, sebenarnya bisa menjadi pembicaraan panjang yang mendorong kebijakan lebih inklusif di tingkat nasional.
Dalam jangka panjang, UMP yang disetujui perlu mampu menggambarkan kesejahteraan pekerja, bukan hanya melambai-lambai ke berbagai pihak. Apakah dialog di meja rapat bisa mengubah nasib buruh? Atau aksi besar-besaran jadi jawaban terakhir mereka? Jawaban dari pertanyaan ini akan menjadi cerminan bagaimana Indonesia menghadapi kenaikan biaya hidup di tengah tekanan inflasi yang terus mengguncang ekonomi. Semoga diskusi dan aksi ini tidak hanya menjadi trending topic, tapi juga menuju perubahan yang berkelanjutan.
