KSPI Berupaya Memperjuangkan Upah yang Lebih Layak untuk Buruh Jakarta
Nah, kenaikan upah minimum provinsi DKI Jakarta yang diumumkan akhir tahun 2025 ini justru memicu reaksi tajam dari kalangan buruh. KSPI, organisasi serikat pekerja yang selama ini dikenal aktif dalam upaya meningkatkan kesejahteraan pekerja, mengkritik keras kebijakan tersebut.
“Ini jelas tidak sejalan dengan kebutuhan hidup buruh di Ibu Kota yang semakin mahal,”
tegas Said Iqbal, Presiden KSPI sekaligus tokoh Partai Buruh. Perbedaan angka antara UMP Jakarta dan UMK Bekasi serta Karawang memicu pertanyaan, apakah benar-benar Jakarta layak memiliki upah yang lebih rendah dari kota-kota di Jawa Barat?
KSPI: UMP Jakarta 2026 Hanya 0,75% dari Kebutuhan Hidup Layak
KSPI menolak kenaikan UMP Jakarta 2026 yang ditetapkan sebesar Rp 5.729.876. Angka ini justru masih lebih rendah dari UMK Kabupaten Bekasi dan Karawang yang mencapai sekitar Rp 5.95 juta.
“Kami menolak. Saya ulangi, KSPI dan Partai Buruh menolak kenaikan upah minimum DKI Jakarta Tahun 2026 yang ditetapkan dengan indeks 0,75 sehingga UMP-nya hanya Rp 5,73 juta,”
ujar Said Iqbal dalam wawancara dengan wartawan, Jumat (26/12/2025). Untuk mencapai 100 persen Kebutuhan Hidup Layak (KHL), menurutnya, UMP harus dinaikkan ke Rp 5,89 juta per bulan, dengan selisih sekitar Rp 160 ribu yang terasa berat bagi seorang pekerja.
“Selisih Rp 160 ribu itu sangat berarti bagi buruh. Itu bisa untuk makan, transportasi, atau kebutuhan dasar lainnya,”
ujar Said Iqbal.
Menurut Said, angka tersebut tidak hanya terasa kurang dalam konteks ekonomi, tapi juga memicu pertanyaan retoris:
“Apakah masuk akal upah minimum Jakarta lebih rendah dari Bekasi dan Karawang, sementara biaya hidup Jakarta jauh lebih mahal?”
Pernyataan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung yang menyebut adanya tiga insentif—transportasi, air bersih, dan BPJS—juga dinilai kurang memadai.
“Buruh di Jakarta lebih dari satu juta orang. Tidak mungkin semua menerima insentif itu,”
tambah Said, menyoroti bahwa insentif tersebut bergantung pada anggaran daerah dan tidak selalu terjangkau oleh semua pekerja.
Data BPS: Biaya Hidup di Jakarta Tidak Terpenuhi oleh UMP 2026
KSPI juga mengungkap data dari Badan Pusat Statistik (BPS) yang menunjukkan biaya hidup keluarga di DKI Jakarta bisa mencapai sekitar Rp 15 juta per bulan untuk satu keluarga kecil. Dengan UMP yang hanya Rp 5,73 juta, Said menegaskan bahwa justru sepertiga dari kebutuhan hidup riil tidak tercover.
“Jika UMP hanya 100 persen KHL, itu Rp 5,89 juta. Tapi UMP Jakarta 2026 justru jauh di bawah angka itu,”
ujarnya. Fenomena ini menunjukkan ketimpangan antara kota yang dianggap sebagai pusat ekonomi dengan kota-kota lain yang justru menawarkan upah lebih baik.
“Bahkan sepertiga dari kebutupan hidup riil di Jakarta saja tidak terpenuhi,”
tambah Said Iqbal.
Langkah KSPI selanjutnya adalah menempuh gugatan hukum ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dan menggelar aksi demonstrasi di Istana Negara serta Balai Kota DKI Jakarta. Aksi direncanakan berlangsung akhir Desember atau minggu pertama Januari 2026, sebagai bentuk penekanan bahwa buruh tidak akan diam jika hak-hak mereka terabaikan. Dalam konteks ini, kebijakan UMP 2026 bukan hanya tentang angka, tapi juga tentang perjuangan menghadapi tekanan inflasi dan kenaikan biaya hidup yang terus berlanjut.