KSPI dan Partai Buruh Siapkan Aksi Besar-Besaran untuk Tolak UMP dan UMSK 2026
Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) dan Partai Buruh mempersiapkan aksi demonstrasi besar-besaran besok, yang akan berlangsung di dua titik strategis: Istana Negara Jakarta dan Gedung DPR. Aksi ini bertujuan untuk menolak kebijakan upah minimum provinsi (UMP) 2026 yang diterapkan di Jakarta serta upah minimum sektoral kabupaten/kota (UMSK) di Jawa Barat. Rencana ini telah diumumkan oleh Said Iqbal, Presiden KSPI, kepada wartawan pada hari Minggu (28/12/2025).
Dua Hari Demonstrasi, 10.000 Buruh Turut Aksi
KSPI memperkirakan sekitar 1.000 buruh akan turun ke jalan pada 29 Desember, sedangkan jumlahnya melonjak menjadi 10.000 pada 30 Desember. Aksi ini dirancang untuk berlangsung selama dua hari berturut-turut, dengan harapan menarik perhatian publik dan pemerintah terhadap kondisi ekonomi pekerja di Jakarta.
“Puluhan ribu buruh akan melakukan aksi demonstrasi selama dua hari berturut-turut, pada 29 dan 30 Desember 2025, di Istana Negara, Jakarta,” kata Said kepada wartawan, Minggu (28/12/2025).
KSPI menyoroti ketidakseimbangan upah antara Jakarta dengan wilayah lain di Jawa Barat. Mereka menilai UMP DKI Jakarta 2026 sebesar Rp 5,73 juta per bulan terlalu rendah, terutama jika dibandingkan dengan biaya hidup di Bekasi dan Karawang yang justru lebih tinggi. Said juga mengkritik penetapan UMSK se-Jawa Barat, dengan angka upah minimum yang dianggap tidak adil.
Kebutuhan Hidup Layak vs. UMP Jakarta
Said Iqbal menyoroti hasil Survei Kebutuhan Hidup Layak (KHL) yang dilakukan Badan Pusat Statistik (BPS). Menurut data tersebut, pekerja di Jakarta membutuhkan upah minimum sebesar Rp 5,89 juta per bulan. “Tidak masuk akal jika biaya hidup di Jakarta lebih rendah dibandingkan Kabupaten Bekasi, Kota Bekasi, dan Kabupaten Karawang,” ujarnya.
“Biaya sewa rumah di Jakarta—baik di kawasan Sunter, Pulogadung, Daan Mogot, sekitar Sudirman, maupun Kuningan—jelas tidak dapat disamakan dengan biaya sewa rumah di wilayah Bekasi seperti Cibarusah atau Babelan,” ujar Said.
Menurut KSPI, kebijakan upah di Jakarta justru menekan daya beli buruh. Mereka menuntut agar Gubernur DKI Jakarta merevisi UMP 2026 menjadi sesuai dengan KHL, yaitu Rp 5,89 juta per bulan. Selain itu, KSPI juga meminta kenaikan UMSP DKI Jakarta sebesar 2 hingga 5 persen di atas KHL, bukan dihitung dari UMP atau UMSP lama.
KSPI Tuntut Revisi Kebijakan UMSK Jawa Barat
KSPI tidak hanya menyoroti Jakarta, tetapi juga mengkritik UMSK di seluruh Jawa Barat. Mereka menuntut agar Gubernur Jawa Barat menetapkan seluruh rekomendasi upah minimum sektoral yang diajukan oleh bupati dan wali kota kabupaten/kota di provinsi tersebut. KSPI juga berharap pemerintah meninjau kembali Surat Keputusan Gubernur terkait UMSK untuk menyesuaikan dengan kondisi ekonomi riil.
Langkah Hukum untuk Tuntut Perubahan
Selain aksi demonstrasi, KSPI telah mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) terkait penetapan UMP DKI Jakarta 2026 dan UMSK Jawa Barat. Gugatan serupa juga tengah dikaji di provinsi lain, seperti Sumatera Utara. Aksi ini merupakan bagian dari upaya KSPI untuk menekan pemerintah agar lebih responsif terhadap kebutuhan pekerja.
Harapan Dosen untuk Kenaikan Gaji
Di sisi lain, dosen-dosen juga turut menyoroti isu gaji yang tidak setara. Mereka berharap upah minimum yang ditetapkan dapat lebih sejajar dengan tingkat hidup yang layak, bukan hanya untuk buruh, tetapi juga untuk sektor pendidikan. Dengan aksi besar-besaran ini, KSPI dan kawan-kawan berharap kebijakan upah akan diubah agar lebih adil dan mendorong kesejahteraan pekerja di seluruh Indonesia.
