Myanmar Gelar Pemilu Pertama Usai Lima Tahun Perang Saudara
Setelah lima tahun perang saudara yang memecah belah negeri ini, Myanmar akhirnya menggelar pemilu pertamanya sejak era pemerintahan militer berkuasa. Tanggal 28 Desember 2025, rakyat negeri yang dikenal sebagai “Negara Bunga” itu diberi kesempatan untuk memilih kembali. Tapi, di balik upaya itu, tersembunyi niat untuk memperpanjang kekuasaan pemerintahan militer.
Min Aung Hlaing: Pemilih Harus Menjadi Pahlawan Demokrasi
Kepala Junta Myanmar, Min Aung Hlaing, memasuki tempat pemungutan suara di kompleks resmi Zeyathiri, Naypyidaw, dengan langkah percaya diri. Meski usianya mencapai 69 tahun, ia tetap tampil gagah sebagai Jenderal Senior. “Rakyat harus memilih,” katanya kepada para wartawan yang berkumpul. “Jika mereka tidak memilih, saya harus mengatakan bahwa mereka tidak sepenuhnya memahami apa itu demokrasi sebenarnya,” tambuhnya, menggambarkan keseriusan niatnya untuk menegaskan kembali kekuasaan.
“Rakyat harus memilih,” kata Min Aung Hlaing. “Jika mereka tidak memilih, saya harus mengatakan bahwa mereka tidak sepenuhnya memahami apa itu demokrasi sebenarnya.”
Analisis: Pemilu Jadi Alat Penguasaan Kekuasaan Militer
Analisis mengungkapkan, keberhasilan Min Aung Hlaing dalam pemilu ini bisa menjadi kunci untuk tetap memegang kekuasaan, atau bahkan naik menjadi presiden. Pemilu dianggap sebagai sarana efektif bagi junta untuk memperpanjang dominasi militer di pemerintahan. Meski ia menolak dianggap sebagai pemimpin partai politik, ia tampil sebagai “pelayan publik dan kepala militer” dalam upacara suara yang diadakan di kompleks resmi yang masih menggambarkan kemegahan masa lalu.
Sementara itu, Partai Persatuan Solidaritas dan Pembangunan (USDP) yang pro-militer diperkirakan akan menjadi kelompok parlemen terbesar. Partai Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD), yang dipimpin Aung San Suu Kyi, yang pernah mengalahkan USDP dalam pemilu 2020, kini dibubarkan. Tidak ada lagi suara kebebasan di dalam sistem politik yang sekarang diatur ulang.
PBB: Pemilu Harus Mencerminkan Kehendak Rakyat
Dalam wawancara dengan para jurnalis, Min Aung Hlaing menekankan bahwa pemilu hari ini “bebas dan adil”. “Orang-orang dapat memilih siapa pun yang mereka sukai,” katanya. Namun, anggapan itu ditantang oleh PBB yang mengatakan Myanmar membutuhkan pemilu yang benar-benar inklusif, kredibel, dan mencerminkan kehendak rakyat.
“Itu bukan sesuatu yang bisa kita abaikan,” katanya. “Karena itu, kita sampai di sini. Saya ingin kalian semua menunggu dan melihat hari ini.”
Dalam kegiatan yang dihadiri sejumlah jenderal dan pejabat pemerintah, para peserta pemilu tampil dengan pakaian sipil—termasuk Min Aung Hlaing—yang dianggap sebagai upaya mengubah citra. Namun, penampilan formal istrinya menambah kesan bahwa kekuasaan militer tetap menguasai ranah kehidupan politik. Dalam suasana yang hening, jutaan wajah yang berharap dan takut berharap bisa menjadi penentu nasib Myanmar di masa depan.
