Myanmar: Pemilu Pertama Setelah Lima Tahun Perang Saudara
Sebuah Harapan dan Tuduhan di Tengah Ketidakpastian
Setelah lima tahun berjuang melawan kekacauan, Myanmar akhirnya menggelar pemilu pertamanya dalam sejarah. Ini adalah momen yang dinanti-nantikan oleh rakyat, meski atmosfernya masih dipenuhi oleh ketegangan dan kecurigaan. Pemilu ini dianggap sebagai langkah penting menuju demokrasi, meski banyak yang meragukan apakah itu benar-benar bebas atau hanya simbol.
“Rakyat harus memilih,” kata Min Aung Hlaing, kepala junta Myanmar, kepada para wartawan saat memberikan suara. “Jika mereka tidak memilih, saya harus mengatakan bahwa mereka tidak sepenuhnya memahami apa itu demokrasi sebenarnya.”
Kekuasaan Militer: Pemilu atau Penguasaan?
Analisis menunjukkan bahwa Min Aung Hlaing, yang berusia 69 tahun, memiliki potensi untuk menjadi presiden atau tetap mengendalikan kekuasaan militer. Kedua kemungkinan tersebut, menurut para ahli, akan membantu junta memperpanjang dominasi mereka di pemerintahan. “Ini adalah cara efektif untuk memastikan kekuasaan militer tetap hidup,” kata salah satu ahli politik.
Pemilihan dalam Pakaian Sipil, Tapi Jiwa Militer Masih Terlihat
Di tempat pemungutan suara Zeyathiri, Min Aung Hlaing memakai pakaian sipil—justru di tengah kehadiran sejumlah jenderal dan pejabat yang tiba dalam pakaian formal. Ia menggambarkan dirinya sebagai “pelayan publik dan kepala militer”, bukan pemimpin partai. “Saya tidak bisa begitu saja pergi dan meminta untuk menjadi presiden,” ujarnya, sambil menunjukkan bahwa ia tetap berpegang pada jabatan militer.
USDP vs. Liga Nasional untuk Demokrasi
Partai Persatuan Solidaritas dan Pembangunan (USDP), yang pro-militer, dianggap akan menjadi kelompok parlemen terbesar. Sementara Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD), yang dipimpin Aung San Suu Kyi, telah dibubarkan dan tidak turut serta. Padahal, NLD sempat mengalahkan USDP dalam pemilu tahun 2020.
Kecurangan atau Kebenaran? Tuduhan dan Pertahanan
Pengawas hak asasi manusia menuntut junta Myanmar atas pelanggaran terhadap kebebasan berpendapat dan perang terhadap pemberontak, sementara Min Aung Hlaing membela kemenangan Aung San Suu Kyi sebelumnya dengan menyebutnya sebagai hasil kecurangan yang meluas.
“Itu bukan sesuatu yang bisa kita abaikan,” tegas Min Aung Hlaing. “Itulah mengapa kita semua sampai di sini. Saya ingin kalian semua menunggu dan melihat hari ini.”
Min Aung Hlaing juga memastikan bahwa pemilu ini “bebas dan adil”. “Orang-orang dapat memilih siapa pun yang mereka sukai,” imbuhnya, meski skeptis mengkhawatirkan apakah janji itu benar-benar terwujud.
Peran PBB: Menantikan Kredibilitas Pemilu
Sementara itu, PBB menekankan bahwa pemilu harus mencerminkan kehendak rakyat. “Myanmar membutuhkan pemilu yang bebas, adil, inklusif, dan kredibel,” kata juru bicara PBB.
Dalam suasana yang penuh harap dan ketakutan, rakyat Myanmar berdiri di garis depan pemilu. Mereka mengharapkan perubahan, tapi apakah kekuasaan militer akan benar-benar berlalu, atau hanya berganti warna? Mungkin saja, tapi untuk saat ini, pertanyaan itu masih menggantung.
